PROJECT BOOST: Membangun Transisi Berkelanjutan Kita

Dipimpin oleh: Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI)
Durasi: 2021–2026
Lokasi: Indonesia (fokus nasional, dengan keterlibatan regional yang kuat)
Mitra: Dietplastik Indonesia, YPBB, ECOTON, Nexus3, Nol Sampah, WALHI, PPLH Bali, Greenpeace Indonesia, Gita Pertiwi, ICEL

Tentang Project BOOST

Project BOOST adalah inisiatif nasional paling komprehensif dari AZWI yang bertujuan mentransformasi paradigma pengelolaan sampah di Indonesia melalui solusi hulu.

Sebagai respons terhadap krisis sampah yang semakin parah akibat greenwashing korporasi dan solusi teknologi yang menyesatkan, BOOST menawarkan model sistemik yang memadukan inovasi akar rumput, advokasi hukum dan kebijakan, serta keterlibatan global dalam negosiasi Perjanjian Plastik PBB.

Program ini berfokus untuk menggantikan insinerasi waste-to-energy dan daur ulang yang tidak efektif dengan model penggunaan ulang berbasis komunitas, reformasi hukum, dan kampanye berbasis data.

Apa yang Kami Lakukan

Perubahan Regulasi untuk Kota Zero Waste Terdesentralisasi

• Membangun Jaringan Kota Zero Waste dan melatih lebih dari 75 pejabat pemerintah di 25 kota.
• Memberikan bantuan teknis kepada kota-kota dan mengembangkan panduan hukum/kebijakan.

Menghentikan & Menunda Solusi Palsu seperti Waste-to-Energy

• Menghentikan atau menunda berbagai proyek WTE dan RDF dengan mengungkap risiko emisi, kekurangan pendanaan, dan pelanggaran hukum.
• Menggerakkan perlawanan komunitas, aliansi mahasiswa, dan jaringan akademik untuk menantang ekspansi infrastruktur yang merusak.
• Melibatkan lembaga keuangan internasional (ADB, JICA, China) dengan data dan petisi berbasis bukti.
• Kemenangan besar melalui judicial review atas Perpres No. 18/2016 untuk mempercepat WTE di 7 kota/kabupaten — Perpres dibatalkan.
• Kemenangan atas insinerator limbah medis yang digantikan dengan teknologi autoclaving.

Meningkatkan Model Reuse yang Nyata

• Mendirikan lebih dari 11 toko isi ulang komunitas yang berhasil menghindari penggunaan lebih dari 25.000 sachet.
• Meluncurkan Peta Jalan Reuse Nasional bersama Kementerian Lingkungan Hidup.
• Mengintegrasikan standar reuse ke dalam peraturan daerah di Jawa Timur, Jakarta, Lombok, dan Jombang.
• Mendorong aksi hukum dan policy brief di tingkat nasional untuk mengintegrasikan zero waste dalam penganggaran, penegakan hukum, dan NDC sektor sampah.
• Menguji coba sistem reuse di hotel, kafe, dan pasar tradisional, membuktikan kelayakan dan penghematan.
• Mengembangkan template regulasi untuk adopsi tingkat kota di Bandung dan Cimahi.

Memperkuat Pemantauan dan Penegakan Larangan SUP

• Regulasi pelarangan SUP di lebih dari 100 kota/kabupaten dan 2 provinsi.
• Melakukan pemantauan dan studi dasar di berbagai kota (Jakarta, Bali, Surabaya, Kediri).
• Mendukung sistem pasar zero waste yang mengurangi penggunaan plastik lebih dari 30% di wilayah percontohan.

Menghentikan Perdagangan Limbah Plastik

• Menerapkan batas maksimum 2% kandungan kotoran pada impor plastik dan limbah kertas.
• Menyusun Peta Jalan Limbah sebagai Bahan Baku Sekunder bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
• Penyusunan panduan bagi perusahaan surveyor oleh Kementerian Perdagangan untuk memvalidasi pengiriman limbah.
• Advokasi terhadap pembuangan limbah plastik di luar area importir/pabrik kertas, yang kini secara eksplisit dilarang.

Mengubah Narasi Nasional dan Global

• Menjangkau lebih dari 700.000 orang melalui kampanye publik dan media.
• Menginspirasi perubahan nasional: misalnya, Kantor Wakil Presiden mengganti kemasan makanan sekolah dengan produk reuse.
• Memberi pengaruh terhadap kebijakan global melalui proses Perjanjian Plastik (INC).

Mengapa Project BOOST?

1. Selaras dengan prinsip kota zero waste, target pengurangan plastik, dan transisi berkeadilan.
2. Rekam jejak yang terbukti dalam menghentikan infrastruktur pencemar.
3. Terobosan regulasi yang diadopsi secara nasional dan regional.
4. Proyek percontohan berbasis komunitas yang siap direplikasi.
5. Pengaruh yang terbukti dalam negosiasi perjanjian internasional dan pembuatan undang-undang nasional.