Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan dalam menghadapi krisis polusi plastik yang serius. Masalah ini bukan hanya ancaman bagi ekosistem, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat. Plastik, yang berfungsi sebagai pembawa bahan kimia berbahaya, telah mencemari lingkungan kita secara signifikan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani limbah plastik, upaya tersebut masih terbatas dan belum menjawab permasalahan dari hulu hingga hilir.
Kebijakan insentif pajak yang diberikan kepada industri plastik, meskipun dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sering kali menciptakan eksternalitas negatif yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis dampak dari kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendorong perubahan menuju praktik yang lebih berkelanjutan.
Dari studi literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa insentif pajak, seperti tax holiday dan pembebasan bea masuk, telah mendorong dominasi industri plastik virgin, yang pada gilirannya memperburuk dampak polusi plastik. Kerugian ekonomi akibat polusi plastik sangat signifikan dan menambah beban pada anggaran pemerintah. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan ekonomi dan tujuan lingkungan.
