Siaran Pers
Untuk dirilis segera
Surakarta, 4 September 2026 – Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mendesak pemerintah segera membenahi tata kelola persampahan setelah kebakaran akibat tumpukan gas metana kembali terjadi di TPA Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (02/09/2026) malam. Hingga Kamis (04/09/2026), api belum padam sepenuhnya. BNPB mencatat sekitar 75 orang lansia dan balita warga Jatirejo diungsikan ke Kelurahan Mojosongo untuk menghindari asap serta mendapatkan perawatan. Kebakaran ini menjadi kejadian kedua di TPA Putri Cempo sepanjang 2026, setelah sebelumnya kebakaran terjadi pada Juni 2026.
Kebakaran di Putri Cempo menambah panjang daftar TPA dan eks-TPA yang terbakar di berbagai daerah sepanjang 2026. Sedikitnya 15 lokasi telah dilaporkan mengalami kebakaran, antara lain TPA Telaga Punggur di Batam, TPA Jatiwaringin di Tangerang, TPA Pakusari di Jember, eks-TPA Panembong di Subang, TPA Cipayung di Depok, TPA Sumur Batu di Bekasi, TPA Cikolotok di Purwakarta, TPA Benowo di Surabaya, TPA Dengung di Lebak, TPA Troketon di Klaten, TPA Malabar di Cilacap, TPA Kota Sorong, TPA Ciniru di Kuningan, dan TPA Nangkaleah di Tasikmalaya. Rangkaian kejadian ini menunjukkan bahwa kebakaran TPA bukan lagi kejadian sporadis, melainkan sinyal krisis tata kelola persampahan yang terus berulang.
AZWI menilai respons pemerintah terhadap kebakaran TPA selama ini masih bersifat reaktif: memadamkan api, menangani kondisi darurat, lalu kembali ke pola pengelolaan yang sama. Padahal, kebakaran TPA adalah gejala dari persoalan struktural: sampah masih ditumpuk di hilir, pemilahan di sumber belum berjalan, sampah organik masih masuk TPA, dan pemerintah masih memprioritaskan pendekatan hilir seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan Refuse-Derived Fuel (RDF).
“Dalam 3 tahun terakhir, banyak kasus TPA kebakaran di Indonesia. Tidak adanya perbaikan tata kelola secara sistematis hanya mengulangi kesalahan yang sama. Sudah seharusnya Pemerintah hadir untuk memperbaikinya dengan memprioritaskan pemilahan agar sampah organik tidak masuk ke TPA. Tata kelola yang salah dan keliru hanya terus menimbulkan korban jiwa serta dampak kesehatan bagi warga,” ujar Muharram Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia.
Menurut AZWI, pola reaktif ini juga membuat biaya pengelolaan sampah semakin tidak efisien. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengolahan organik, hingga perbaikan operasional TPA, justru tersedot untuk biaya pemadaman api yang tinggi.
Dalam beberapa kasus, pemadaman bahkan membutuhkan pengerahan sumber daya besar seperti waterbombing dengan helikopter, sementara akar masalah tata kelola sampah tetap tidak terselesaikan.
BACA LAINNYA: Kebakaran TPA Sarimukti: AZWI Desak Pemerintah Serius Tangani Sampah Perkotaan
Sampah Organik Masih Menjadi Akar Persoalan
“Kebakaran seperti ini yang terdampak adalah warga sekitar, apalagi mayoritasnya pemulung. Sudah susah mencari mata pencaharian, sekarang ditambah dampak kebakaran ini. Pemulung dan warga sekitar TPA tidak boleh terus diperlakukan sebagai pihak yang menanggung risiko dari sistem yang gagal. Ketika TPA terbakar, mereka kehilangan ruang hidup, sumber penghidupan, dan keselamatan. Pemerintah harus memastikan perlindungan bagi kelompok terdampak,” papar Deputi Direktur Walhi Jawa Tengah, Nur Colis.
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH menunjukkan bahwa 40,61% timbulan sampah nasional merupakan sisa makanan. Ketika sampah organik dibuang ke TPA tanpa dipilah dan diolah, proses pembusukan secara anaerob menghasilkan gas metana (CH₄), yang memiliki potensi pemanasan global sekitar 80 kali lebih kuat dibandingkan dengan karbon dioksida. Selain memperparah krisis iklim, akumulasi metana juga meningkatkan risiko kebakaran dan ledakan ketika bertemu sumber panas, yang semakin diperparah oleh keberadaan plastik sekali pakai dan styrofoam sebagai bahan bakar tambahan.
Hal ini diperkuat oleh Project MERIT (Methane Emissions Reduction Initiative Through Innovative Technologies), yang melalui pengukuran langsung di TPPAS Sarimukti, TPST Bantargebang, dan TPA Suwung menemukan bahwa TPA merupakan salah satu sumber emisi metana terbesar dari sektor limbah di Indonesia. Temuan tersebut menegaskan bahwa pengurangan sampah organik sejak sumbernya merupakan langkah paling efektif untuk menekan emisi metana sekaligus mencegah kebakaran di TPA.
BACA LAINNYA: Kebakaran TPA Beruntun di Jawa Tengah: Mitigasi Kurang, Kebakaran Berulang
Selain meningkatkan risiko kebakaran, penumpukan sampah organik di TPA juga memperbesar dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa polutan berbahaya dan beracun hasil kebakaran sampah dapat meningkatkan risiko ISPA, asma, gangguan penglihatan, penyakit kardiovaskular, gangguan perkembangan janin, hingga kanker akibat paparan jangka panjang, terutama bagi warga sekitar TPA, petugas, dan para pemulung. Anak-anak dan perempuan menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak kebakaran TPA ini karena sistem pernapasan yang masih berkembang dan organ reproduksi perempuan yang lebih kompleks.
Sementara itu, kebakaran TPA juga menampilkan perspektif ketidakadilan serta mengancam penghidupan para pemulung yang bergantung pada TPA. Warga sekitar TPA menanggung asap, gangguan kesehatan, pencemaran, dan hilangnya kenyamanan hidup. Pemulung yang selama ini menggantungkan hidup pada TPA, bahkan sebagian tinggal dan beraktivitas sehari-hari di kawasan TPA, ikut terdampak langsung tanpa perlindungan sosial, jaminan keselamatan, atau skema transisi mata pencaharian yang layak. Sementara itu, sebagian besar warga kota membuang sampah dan menyerahkan pengangkutannya kepada pengelola kebersihan tanpa mengetahui di mana sampah mereka berakhir.
Zero Waste sebagai Solusi
Berbagai praktik Zero Waste di Indonesia telah membuktikan bahwa pengurangan sampah dari sumber merupakan solusi efektif untuk mencegah krisis TPA. Melalui Program Zero Waste Cities (ZWC), AZWI bersama anggota berhasil mengurangi sampah yang dikirim ke TPA hingga 30–50%, dengan tingkat kepatuhan pemilahan sampah mencapai 39–78%. Upaya ini perlu diperkuat dengan pengurangan timbulan sampah dan penerapan sistem guna ulang (reuse) untuk mencegah sampah terbentuk sejak awal. Saat ini, lebih dari 100 kota telah memiliki kebijakan pelarangan plastik sekali pakai, sementara sedikitnya 6 kota mulai membangun sistem reuse, termasuk Jakarta, Bandung, Bali, Gresik, Kediri, dan Bulukumba.
Selain itu, 17 kota telah membangun sistem zero waste yang menjangkau lebih dari 19.000 rumah tangga. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pencegahan sampah melalui pengurangan konsumsi barang sekali pakai, penggunaan kembali, pemilahan, dan pengolahan organik dari sumber dapat secara nyata mengurangi beban TPA. Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip pengelolaan sampah dari hulu dibanding terus mengandalkan teknologi termal seperti RDF dan PSEL yang tetap membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar, serta tidak menyelesaikan akar persoalan di hulu, berpotensi membebani anggaran publik, dan dapat mengalihkan perhatian dari mandat utama UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pengurangan, pemilahan, dan pengelolaan sampah dari sumber.
Momentum Reformasi Kebijakan
“Kebakaran yang kembali melanda TPA Putri Cempo ini adalah alarm keras bahwa ini bukan sekadar kecelakaan akibat cuaca panas, melainkan ledakan bom waktu. Penyelesaian sistematis harus dilakukan dengan memperbaiki tata kelola sampah dari hulu, dimulai dengan pengurangan sampah, melarang sampah organik masuk ke TPA, mewajibkan pemilahan, serta membangun sistem yang melibatkan komunitas pekerja sampah informal sebagai mitra strategis yang diberdayakan. Melalui integrasi sistem pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular dari hulu, kita bangun ketahanan lingkungan perkotaan yang inklusif,” jelas Direktur Yayasan Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti.
Kebakaran TPA yang terus berulang seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menghentikan pendekatan business as usual dan melakukan transformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah nasional. Untuk itu, AZWI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk:
- Menetapkan dan menjalankan kebijakan nasional yang tegas untuk menghentikan masuknya sampah organik ke TPA secara bertahap, terukur, dan mengikat.
- Memastikan pemerintah daerah menyusun dan menjalankan rencana aksi pengelolaan sampah organik dari sumber, lengkap dengan target, anggaran, infrastruktur, dan mekanisme pemantauan.
- Mengalihkan prioritas anggaran dari teknologi pembakaran (PSEL dan RDF) menuju sistem Zero Waste, termasuk pengomposan, dan pengolahan organik berbasis masyarakat.
- Melakukan audit tata kelola TPA yang berulang mengalami kebakaran, termasuk aspek keselamatan, kapasitas, komposisi sampah, operasional, dan dampak terhadap warga.
- Melindungi masyarakat sekitar TPA dan pemulung melalui layanan kesehatan, kompensasi atas dampak, perlindungan sosial, serta skema transisi kerja yang adil.
- Membuka ruang dialog resmi dengan masyarakat sipil, komunitas terdampak, pemulung, akademisi, dan organisasi lingkungan untuk merumuskan langkah korektif nasional.
*** SELESAI ***
Dokumentasi dapat diunduh di sini
Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI)
Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) adalah jaringan organisasi yang mengkampanyekan implementasi konsep zero waste melalui berbagai program dan inisiatif. AZWI berkomitmen mendorong kebijakan dan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan berdasarkan prinsip hirarki pengelolaan sampah dan siklus hidup material. Website: aliansizerowaste.id
Kontak media:
Kia, Communication Manager AZWI, kia@aliansizerowaste.id, +628138919820
